Jakarta — Pegiat Keadilan Masyarakat, Jak Depari, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan untuk turun tangan menertibkan pejabat maupun pihak terkait yang diduga bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online (pinjol) yang melanggar aturan hukum dan etika.
Menurut Jak Depari, hasil investigasi lapangan menunjukkan masih banyak pinjol yang beroperasi dengan cara-cara tidak manusiawi, salah satunya aplikasi Solusiku. Ia menyebut, praktik penagihan yang dilakukan pihak Solusiku dinilai sangat kasar, bahkan disertai ancaman kepada nasabah maupun rekanan bisnis korban yang sama sekali tidak terlibat dalam pinjaman.
“Para penagih menggunakan ancaman dan kata-kata kotor, bahkan menekan rekan usaha korban yang tidak tahu-menahu. Ini jelas bentuk teror psikologis yang tidak bisa ditolerir,” ujar Jak Depari, Selasa (04 NOV 2025).
Ia juga menyesalkan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap kurang tegas dalam menindak laporan masyarakat. Menurutnya, pihak OJK sempat meminta bukti konkret seperti tangkapan layar (screenshot) pesan atau panggilan dari penagih, namun para kolektor disebut sudah mendapat pengarahan agar tidak menggunakan nama aplikasi ketika mengancam.
“Penagihnya sudah di-briefing supaya kalau menagih, jangan sebut nama aplikasi, supaya tidak bisa dilaporkan langsung. Kalau OJK hanya bilang ‘kurang bukti’, ya sampai kapan masyarakat bisa dapat keadilan? Ini sistem yang harus dibenahi,” tegasnya.
Jak Depari menambahkan, seluruh bukti dan keterangan saksi kini sedang dikumpulkan untuk dilaporkan ke Mabes Polri, termasuk dari rekanan bisnis korban yang siap memberikan kesaksian terkait tindakan intimidasi oleh pihak penagih Solusiku.
Ia berharap pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, segera menertibkan dan menindak tegas aplikasi pinjol yang melakukan ancaman, intimidasi, serta pelanggaran terhadap privasi masyarakat.
“Negara harus hadir. Jangan biarkan pinjol-pinol yang melanggar aturan terus menindas rakyat kecil,” tutupnya.
(P Giawa)
