jppos.id, Jakarta – Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (ANTARTIKA), Ramses Sitorus, mengamati berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai bahwa Kepala BGN gagal menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dan meminta agar segera mengundurkan diri. Jika tidak, Ramses mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot jabatan tersebut demi keberlanjutan program yang lebih baik.
“Sudah cukup bukti bahwa program ini penuh dengan ketidaksiapan, mulai dari tata kelola yang tidak jelas, kebijakan yang tidak matang, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran. Kepala BGN harus berani bertanggung jawab. Jika tidak mundur, lebih baik Presiden segera mencopotnya,” ujar Ramses dalam pernyataan resminya, Sabtu (15/3).
Beberapa permasalahan serius yang menjadi perhatian Ramses di antaranya adalah ketidaksesuaian dalam perhitungan anggaran. Awalnya, Menteri Keuangan menyebutkan anggaran MBG mencapai Rp306,6 triliun dengan Rp100 triliun dialokasikan untuk BGN. Namun, Kepala BGN menyatakan program hanya membutuhkan Rp12 triliun per tahun. Perbedaan angka yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Selain itu, Ramses menyuarakan lemahnya pengawasan terhadap pengadaan makanan dan distribusi program MBG. Ia menyebut adanya dugaan monopoli dan konflik kepentingan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Ketika akses informasi publik dibatasi, ketika masyarakat sulit mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan, ini sudah tanda bahaya. Ada indikasi kuat permainan di balik proyek ini,” tambahnya.
Tak hanya masalah administrasi dan keuangan, Ramses juga menyinggung kasus keracunan makanan yang terjadi di Sukoharjo, yang diduga berasal dari makanan MBG. Ia menilai kejadian ini menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat. “Jika BGN bekerja profesional, seharusnya standar keamanan pangan sudah menjadi prioritas sejak awal, bukan menunggu insiden terjadi dulu baru sibuk mencari solusi,” kata Ramses.
Baru-baru ini permasalahan yang ditangani oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengurangan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pengurangan nilai makanan yang seharusnya Rp10.000 per porsi menjadi Rp8.000 per porsi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa perbedaan pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal program dan disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat. Untuk anak usia PAUD hingga kelas 3 SD, alokasi anggaran per porsi adalah Rp8.000, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya yang seumur, alokasinya Rp10.000 per porsi.
Lebih lanjut, Ramses menekankan pentingnya evaluasi total terhadap program MBG, termasuk keterlibatan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung serta Lembaga Independen diluar pemerintahan untuk mengaudit penggunaan anggaran. Ia juga menyoroti fakta bahwa hingga kini belum ada kerja sama resmi antara BGN dan BPOM untuk menjamin kualitas makanan dalam program tersebut. “Ini semakin memperjelas bahwa program ini dikelola dengan sangat buruk,” ujarnya.
Sebagai aktivis sosial dan Ketua Umum ANTARTIKA serta Ketua Umum Relawan ASPRAGI 08, Pemenangan Prabowo Gibran, Ramses menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG. Jika Kepala BGN tidak segera menunjukkan perbaikan nyata, ia akan menggalang dukungan lebih luas agar Presiden Prabowo segera mencopot jabatan tersebut. “Kami tidak akan tinggal diam melihat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah dikelola tidak baik,” ujarnya.
Ridwan
