Jppos.id || Jakarta-Tiga orang yang pernah menjadi relawan di Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang Syarif ,Thegi, dan Roni Saputra,berjuang mewakili 139 rekan rekannya baik dari tenaga medis dan non-medis datang ke Jakarta,untuk menuntut Hak nya dan untuk memastikan kapan Uang Lelah Pegawai (ULP) dan Uang Makan yang belum dibayarkan oleh BNPB sebesar Rp 2,5 – 3 juta per bulan dari mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2022 kapan pasti dicairkan.
Ketiga orang mantan Relawan Covid 19 tersebut mendatangi Kantor BNPB dan BPKP yang terletak di Jl.Pramuka Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.Senin,(27/03/2023).
Sebelumnya Koordinator Relawan Covid 19 Pulau Galang mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi melalui email Kemensekneg tanggal 10 Maret 2023, dan DPR RI Komisi VIII sebagai Mitra kerja BNPB RI dengan hasil sudah direspon oleh kedua Lembaga Negara tersebut tapi belum bisa dijadwalkan pertemuan nya.
Dalam statemenya Syarif yang mewakili rekan rekanya menyampaikan ke awak media.
“Saya Syarif Kordinator Ex Relawan RSKI Covid Pulau Galang,Kami datang bertiga menuju Jakarta dalam agenda menuntut memperjuangkan hak-hak kami yang belum dibayarkan oleh BNPB RI,Pada Hari senin 27 Maret 2023,Kami mengunjungi Graha BNPB di Jalan pramuka pada pukul 10 pagi, sesampainya di sana kami menemui
Resepsionis dan ingin menjumpai pimpinan BNPB yang mengurus permasalahan tentang uang makan kami yang belum di bayarkan,Sesampainya disana kami di suruh menunggu dan tujuannya kami itu pertama ingin ke Sekretaris utama yaitu Bapak Lilik Kurniawan.” ujarnya.
Syarif Koordinator Ex Relawan Covid 19 Pulau Galang tersebut mengatakan juga.
“Bapak Lilik ini yang menanda tangani penganjuan permohonan audit ke BPKP yang kami terima suratnya,Setelah itu kami diminta tunggu sebentar untuk mengkonfirmasi kehadiran kami, untuk diberi tahukan ke atasan meraka.Sesampainya disana, Resepsionis menyampaikan, diarahkan untuk bisa menghubungi Kemenhan dulu,sebab yang mengurusnya di Kemenhan.” katanya.
Syarif bersama rekannya setelah mendengar penjelasan dari Resepsionis BNPB tersebut merasa binggung dan bertanya kenapa larinya ke kemhan sedangkan sumbernya ini di BNPB
“Kemenhan setahu kami,Kemenhan atau TNI itu hanya sekedar menerima dana yang dari BNPB, yang menjadi problem sekarangkan yang terhambat ini kan di BNPB,Infonya dana ini kan dana talangan, jadi lagi di cari dana talangannya,kami menunggu sampai kapan untuk dibayarkan hak hak kami selama 5 bulan ini sejak bulan Agustus sampai Desember 2022.” ungkapnya.
“Kami membantah kenapa larinya Kemenhan urusannya, ini kan di BNPB RI dan disuruh tunggu oleh Resepsionis lagi,lalu kemudian dipanggil kami ingin menjumpai pimpinan ternyata pas endingnya tidak bisa di temuin,Infonya Bapak Bapak Pimpinan itu termasuk Bapak Lilik Kurniawan kemarin itu infonya ada ditempat,tapi kenapa tidak untuk mememui kami.Kami berjuang jauh jauh dari Batam,hanya untuk bisa Komunikasi setidaknya untuk problem problem kami ini,kami tidak memuntut banyak,kami hanya menuntut hak kami yang belum di bayarkan,yang dulunya dikatakan Pahlawan Covid 19 yang memperjuangkan Garda Terdepan dalam merawat Pasien Covid 19 masak di buang begitu saja, dalam arti apatis.” ucapnya.
Ditambah kata Syarif kehadiran kami saja tidak diterima atau di jumpai saja untuk komunikasi sebentar untuk Bapak Bapak BNPB.
“Pada saat itu Resepsionis mengatakan belum bisa,atasnya pimpinan BNPB termasuk Pak Lilik Kurniawan untuk menjumpai kami sebabnya kenapa kami tidak tahu.
Sebelumnya juga Pak Lilik ini sudah di Pindahkan ke Deputi lain,sebelumnya Jabatannya di sekretaris tabak, makanya kami tetap ke Pak Lilik Kurniawan yang menanda tangan Audit BNPB untuk uang makan,uang lelah endingnya kami tidak bisa bertemu dan suratnya hanya bisa mentok di Tata Usaha,Tata usaha yang melanjutkan ke yang tertuju.” ujarnya.
“Surat kami ini, Permohonananya kepada ke Kepala BNPB yaitu Letjen TNI Suharyanto semoga bisa sampai suratnya.” jelasnya.
Syarif Mantan Relawan Covid tersebut
setelah ke BNPB menuju BPKP dan di terima oleh Humas BPKP dari BPKP Syarif bersama rekan nya mendapatkan jawaban yang mengatakan.
“Dari surat yang beredar,di buat tertanggal 13 Febuari 2023 tapi baru di terima tanggal 21 Febuari 2023 dan infonya masalah pengauditan,belum tahu sudah dimulai atau belum,belum di ketahui secara detail Tim Auditnya, masih di luar kota jadi belum bisa memberikan informasi secara Detil,intinya surat permohonan tersebut melalui BNPB sudah masuk pertanggal 21 Febuari 2023,Humas baru bisa memberikan info itu saja, tapi belum bisa memberikan info lebih lanjut tentang tanggal berapa mau di audit dan yang lain lain.Intinya kami memohon bantuan kepada BPKP untuk secepatnya di audit, supaya bisa dicairkan uang lelah, uang makan kami yang selama ini tersendat.” ujarnya lagi.
“Intinya kami memohon supaya bisa berkomunikasi supaya enak,kalau sudah dibayarkan 5 bulan kami tenang tidak memuntut yang lain.Tujuan kami hari itu hanya mensikronkan antara BPKP dan BNPB betul tidak kalau memang sudah diajukan.Kami hanya memuntut kejelasan antara BNPB dan BPKP tanggal kejelasan kapan dicairkan,Karena ini kan mendekati Hari Raya,teman teman kita ada yang belum dapat pekerjaan,ada yang tinggal di pulau kebanyakan kami dari Pulau sekitar Galang. Harapannya dari uang lelah itu jangan di lupakan.next kita akan ketemu DPR dan Sekretariat Negara dan apapun kegiatan untuk memperjuangkan hak hak kami ini bisa tercapai semoga ini bisa membantu.”pungkasnya.
