JPPOS.ID – Medan – Dugaan kasus jual-beli proyek di perusahaan plat merah PDAM Tirtanadi Sumut kian memanas dan berbuntut panjang serta mendapat sorotan sinis dari kalangan masyarakat Sumut khususnya Kota Medan. Sementara Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut Kabir Bedi, membantah bahwa bawahannya tidak ada melakukan transaksi jual-beli proyek dan akan mengenakan sanksi tegas jika terbukti.
Terpisah, Yudi Lipek kepada wartawan di Medan, Selasa (5/10/2021) menyebutkan, akan membawa masalah dugaan jual-beli proyek ke ranah hukum. “Kita mempunyai bukti awal yang kuat antara saya dan Kadiv Umum sesuai bukti screenshot percakapan dan rekening koran bukti transferan kepada saya,” tegas Yudi.
Percakapan di WhatsApp itu, jelas Yudi lagi, antara lain menagih sisa utang dari menjual proyek pengerjaan pagar di Kantor UPT PDAM Matubung senilai Rp269 juta dengan rincian : Nilai Proyek Rp 269.000.000,- potong pajak 12,5% (PPn + PPh) total Rp 33.625.000,- jadi nilai proyek setelah potong pajak Rp 235.375.000,- dijual ke pihak lain 10% dan hasil penjualan 10% Rp 23.537.500,- untuk dirinya.
Namun melihat percakapan melalui Screenshot di WhatsApp antara Yudi dengan salah seorang pejabat umum di PDAM Tirtanadi Sumut untuk pembayaran sudah dicicil sebayak tiga kali tampa diberikan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bukti awal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pembayaran pertama Rp 15 jt pembayaran ke dua 2 jt dan pembayaran ke tiga 2,5 jt jadi total fee yang sudah dibayarkan kepada Yudi sebesar Rp.19,5 jt dari Rp 23.537.500,-
Yudi menjelaskan lagi, sisa pembayaran kekurangan Rp4,3 juta belum dibayarkan. Hal itu terbukti fee yang sudah dikirimkan itu melalui transfer bank dan diperkuat oleh print out rekening koran. “Sudah ku transfer nanti ini dicocokkan,” kata Yudi menirukan ucapan pejabat umum tersebut. Saksi sangat banyak. Artinya, untuk membantah hal itu hak dia. Kita serahkan bukti-bukti ke penyidik dan Kadiv Umum akan diperiksa penyidik nanti, Bukti-bukti akan diserahkan benar atau tidak dia mafia proyek di Tirtanadi,” imbuh Yudi.
Tentang hal itu, kuncinya di Kadiv Umum, karena setiap membagikan proyek minta izin dari Dirut. Dalam percakapan WA, kapan, aku tanyakan bos. Atau Tirtanadi tahu aku punya kerja di Tirtanadi dan ada percakapan dengan Kepala cabang Martubung.
Makanya, boleh-boleh saja hal ini dibantah. Silahkan dia membantah. Karena saya mempunyai dan didukung bukti yang kuat selain screenshot dan direkening koran milik saya. Bukti itu saya serahkan dengan tim pengacara, kita buktikan kebenaran itu. Tunggu tanggal mainnya kalau ditangani oleh penyidik nanti. Lagian, mengapa dia (red-dirut) mengutus orang untuk membujuk saya. Kalau itu tidak benar,” tandas Yudi.
Tunggu kita ketemu di depan penyidik. Tim lowyer saya sudah dikonfrontir dengan Kadiv Umum. “Apakah Kadiv Umum bisa menjadi tumbal terhadap permasalahan ini. Karna saya punya kerjaan rutin di Tirtanadi,” Tegas Yudi lagi.
Di tambahkannya, pemecatan puluhan pegawai honor secara sepihak di PDAM Tirtanadi Sumut belum lama ini juga menandakan tidak profesionalnya manajemen di Tirtanadi tersebut. Seharusnya, pemecatan dilakukan setelah adanya peringatan pertama sampai ketiga. Tetapi, faktanya pegawai honor rendahan yang jadi korban dan tidak pegawai atasan.
Membantah
Secara terpisah Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut Kabir Bedi ketika dikonfirmasi tentang adanya dugaan jual-beli proyek di BUMD Plat merah milik Pemprovsu itu mengatakan, masalah proyek tidak tahu dan kalau ada buktinya kasikan aja buktinya.
“Saya tidak tahu ada jual-beli proyek. Kalau ada sama siapa dan coba diminta buktinya. Saya tidak tahu dan seharusnya tidak ada jual beli proyek di Tirtanadi,” tegas Dirut Tirtanadi itu.
Menjawab pertanyaan seandainya ada anggotanya yang diduga terlibat jual beli proyek di PDAM Tirtanadi itu, Kabir Bedi mengatakan, akan diproses. Kedua, setahu saya, kami yang diancam-ancam oleh Yudi Lipek membawa nama keluarga petinggi Polda Sumut minta-minta poyek. Kami akan memberikan buktinya, itu ada,”.
Dikatakannya, kadang-kadang dia ada minta proyek tidak dikasi difitnahnya. “Makanya kami transparan, karena PDAM kita Perusahan Negara, perusahaan pemerintah dan perusahaan rakyat kita mengelola secara transparan karena milik rakyat.
“Kadang-kadang semua itu fitnah dan apakah yang begitu apa benar semua. Antara saya dengan dia lain pola pikirnya. Tidak sama, saya orang professional dan ada yang ditanggapi dan ada yang tidak perlu ditanggapi,” kata Dirut PDAM Tirtanadi Sumut mengakhiri. (JPP/RT)
