Jppos.id, Pringsewu Lampung — Terkait Dugaan Penyelewengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson lalengke meminta KPK turun dan kroscek Dana Desa Kabupaten Pringsewu Lampung khususnya Pekon-Pekon Sekecamatan Gading Rejo.
Pasalnya dari maraknya beberapa media yang memberitakan banyaknya dugaan korupsi kolusi dan nepotisme yang disuarakan oleh awak media terkesan tidak adanya penyelesaian bahkan ada dugaan back up dari oknum aparatur negara dalam pengawasan anggaran dana desa yang ada di wilayah kecamatan Gading Rejo. Rabu (31/05/2023).
Dimana dalam pemberitaan yang disuarakan oleh satu lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) Projamin Lampung, dalam pemberitaan yang sempat viral terkait Bongkar Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemantau Aset Dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKN RI PROJAMIN) akan Laporkan 23 Kepala Pekon Di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ke Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Polda Lampung.
Hal ini di ungkap langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Lembaga LPAKN RI PROJAMIN kepada awak media di ruang kerjanya (23/05),
“kita akan laporkan 23 kepala pekon kecamatan Gadingrejo kepada TIPIKOR Polda Lampung Karena semua kepala pekon tersebut terindikasi KKN dimana modus operandi yang mereka lakukan dengan memalsukan Laporan Pertanggung Jawaban LPJ keuangan Dana Desa,” ujarnya.
“Salah satu diantaranya ada pekon Jogjakarta tahun 2022 Pekon tersebut lakukan pemeliharaan jembatan gantung dengan menelan anggaran cukup fantastis, namun sangat disayangkan fakta di lapangan jembatan tersebut terkesan tidak tersentuh lantas menurut saya hal seperti ini tidak bisa di biarkan, kita akan ambil sikap untuk melaporkan kepala pekon tersebut kepada APH agar segera di proses,” bebernya.
Tidak hanya pekon Jogjakarta ada juga pekon Parerejo dimana pekon tersebut juga terendus aroma korup dimana modus yang di lakukan sama dengan Pekon Jogjakarta dimana Pekon Parerejo untuk pengadaan unggas atau bibit ternak bebek yang di katakan kepala pekon saat di konfirmasi oleh awak media terkesan bingung menjelaskan.
“Dan perlu di ketahui juga untuk Pekon Parerejo kita akan laporkan kepada Tipikor Polda Lampung karena kepala Pekon Parerejo terkesan main main dalam mengelola Anggaran DD dimana selain item pengadaan bibit unggas bebek juga ada anggaran untuk covid 2019 sangat jelas tahun 2022 sudah tidak ada Covid 19 lagi.” Katanya.
Mengetahui adanya kejadian ini, Wilson Lalengke pun angkat bicara.
“Saya akan meminta kepada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun dan kroscek langsung dan periksa kepala kepala Pekon yang ada Dikabupaten Pringsewu tanda kutip,” jelas Wilson lalengke.
“Anggaran APBN yang digelontorkan ke Desa/Pekon cukup besar, untuk itu Presiden Jokowi perintahkan semua jajaran yang ada di seluruh wilayah Indonesia baik aparatur negara, dan Aparat Penegak Hukum (APH) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan awak media bahkan masyarakatpun harus ikut mengawasi dan jangan takut-takut,” tegas Wilson lalengke.
Lanjutnya lagi, “apabila dalam pengawasan dana desa Ada oknum pejabat, ataupun oknum dari Aparatur Negara serta APH yang diduga menjadi stek holder nya para kepala desa, apa bila ada bukti bukti yang akurat akan kita laporkan juga, dan kepada lembaga dan para awak media yang menyuarakan hak rakyat jangan takut takut dan terus kawal dana desa dan turun langsung untuk bisa membantu lembaga Komisi pemberantasan korupsi (KPK).” Pungkas Wilson Lalengke.
Pewarta: Spyn – Tim.
