oleh

Kebijakan Awal Pemerintahan H.Zukri Misran Bupati Pelalawan : Perintahkan Pendataan dan Penataan Pemakaian Mobil dinas.

JPPOS.ID || Pelalawan, Riau – Bupati Pelalawan H.Zukri Misran yang baru bertugas kurang lebih satu minggu sudah melakukan gerakan awal dalam menata pemerintahan melalui kebijakan pendataan dan pemampatan barang milik daerah berupa kendraan roda 4 .

Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran Bupati nomor 032/BPKAD-Aset/2021/192 melalui BPKAD perihal pengendalian pemampaatan dan penggunaan kendraan roda 4 baik kendraan dinas jabatan maupun kendraan dinas operasional yang berada di OPD.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung hari ini tanggal 3/5 -2021 mula jam 9 pagi di halaman kantor bupati Pelalawan dengan mengumpulkan kendraan roda 4 melalui panitia pendataan yang dipimpin kepala dinas BPKAD Davitson Saharuddin,SH,MH didampingi Sekretaris BPKAD Hanafie dan Kabid Aset Sri Wahyuni serta beberapa staf lainnya.

Kepala dinas BPKAD melaui Kabid Aset Sri Wahyuni pada saat diminta keterangan terkait jumlah kenderaan dinas yang terdata di BPKAD sebagai pengelola aset daerah ,menjelaskan bahwa kendraan dinas berjumlah 266 unit dan yang rusak 14 unit serta yang dipinjam pakai 50 unit pada forkopinda.

Lanjut setelah pendataan berlangsung sampai jam 14.30 Bupati Zukri langsung meninjau pengumpulan kenderaan dinas dan menanyakan data kenderaan dinas yang telah diserahkan masing -masing OPD pada panitia pelaksana pendataan .

Davidson Saharuddin ,SH,MH sebagai panitia pelaksana pendataan menunjukkan data kenderaan yang telah diserahkan masing-masing OPD pada Bupati Pelalawan dihadapan para awak media,bahwa jumlah kenderaan dinas 266 unit yang diserahkan sampai saat ini jam 14.30 berjumlah 182 unit dan belum diserahkan 70 unit,serta 14 unit yang tidak bisa diserahkan karena rusak.

Diahir peninjauannya Bupati Pelalawan H.Zukri Misran,menjelaskan bahwa tujuan diadakan pendataan dan penataan kenderaan dinas milik daearah ini adalah agar jelas siapa penggunanya dan untuk apa penggunaannya,karena kenderaan dinas itu diberikan jelas adalah menunjang pelayanan tugas bukan untuk yang lain atau menjadi kenderaan pribadi,terang Bupati.

Loches Ather Simanjuntak.

Konsep-2a Konsep-2a

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed