TULUNGAGUNG | JURNAL POLISI POS – Ratusan massa yang menamakan diri Pejuang Gayatri Rajapatni, di bawah koordinasi Dargiri, menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (11/9/2025). Aksi ini membawa 20 tuntutan kritis yang ditujukan kepada pemerintah daerah maupun pusat.
Massa menyampaikan tuntutan yang dibagi dalam tiga prioritas – jangka instan, jangka pendek, dan jangka menengah – dengan satu tujuan utama: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan.
Isi Tuntutan
Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam aksi ini antara lain:
- Pemberantasan kejahatan lingkungan hidup dan penambangan galian C ilegal.
- Penertiban pelanggaran Larangan Pemindahan Hak atas Tanah (LP2B).
- Penghentian proyek pemakaman elit “Shangrila Memorial Park” di Desa Ngepoh, yang dinilai ilegal karena tidak diatur Perda.
- Realisasi listrik untuk warga Kaligentong, sebagai sarana penting bagi kesejahteraan dan pendidikan anak-anak.
Selain itu, massa mendesak seluruh dinas dan pemerintah desa agar menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan di instansi pemerintahan.
“Jangan jadikan spanduk ‘Zona Integritas’ hanya hiasan dinding tanpa makna,” tegas salah satu orator dalam orasi.
Sorotan Khusus
Aksi ini juga menyoroti kondisi warga Kaligentong yang disebut “menangis darah dan seolah belum merdeka”. Massa meminta DPRD hingga DPR RI hadir memberikan solusi nyata.
Di sisi lain, LSM Prabu Edi Prayitno dan Aliansi Rakyat Bersatu turut menyuarakan orasi di depan gedung DPRD. Mereka menyerukan agar pucuk pimpinan daerah menjaga kerukunan, menjadi teladan masyarakat, dan tidak terjebak pada kepentingan politik sektarian maupun keuntungan pribadi.
Peringatan Keras
Massa menegaskan, apabila dua tuntutan utama – penghentian proyek makam ilegal “Shangrila” serta penindakan perusakan alam dan galian C ilegal – tidak segera ditindaklanjuti, maka mereka siap menggelar aksi yang lebih besar.
Pertemuan dengan Pejabat
Akhirnya, perwakilan massa diterima langsung oleh Bupati Tulungagung, Wakil Bupati, Ketua DPRD, serta jajaran Forkopimda. Aksi damai ini berlangsung tertib, aman, dan dikawal ketat aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran.
Pawarta: Pauji – Kabiro Tulungagung | JPPOS
