JPPOS.ID || Pakpak Bharat. Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd menekankan, sebuah kajian data mengenai kebutuhan pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana mutlak diperlukan, menjadi sebuah referensi dalam tindak lanjut penanganan pasca terjadinya sebuah peristiwa kebencanaan. Hal ini menurut Mutsyuhito Solin, akan mempercepat peningkatan dan upaya Daerah dalam menganalisa rekonstruksi pasca bencana dengan lebih baik, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Penekanan penting ini disampaikan oleh Wakil Bupati dalam kegiatan “Sosialisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Serta Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) di Gedung Bale Sada Arih, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat (30/05/2024).
Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, kita dapat mensinergikan berbagai informasi terkait perkembangan dan upaya yang dilakukan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan tepat hasil, ucap Wakil Bupati.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si menjelaskan pentingnya menyusun Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini dilaksanakan, mengingat tingkat kerawanan bencana alam di Kabupaten Pakpak Bharat yang cukup tinggi.
Sangat penting menurut kami, mengingat tingkat kebencanaan di Kabupaten Pakpak Bharat yang cukup tinggi, ungkap Augusman Padang.
Augusman Padang kemudian menguraikan data kebencanaan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat selama lima tahun terakhir, serta kajian resiko bencana tahun 2024-2028 yang tercatat di dalam data kebencanaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah diantaranya potensi bencana tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan banjir.
Pentingnya kegiatan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pakpak Bharat sengaja mengundang banyak narasumber terbaik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(SM)
