Jurnalpolisipos.id||PALU(SULTENG) – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura didampingi Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir serta Pj. Sekdaprov H. Mulyono, SE, Ak, MM memimpin rapat koordinasi bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Rabu – (23/06/2021).
Dalam rapat tersebut, Gubernur menyampaikan mimpi-mimpinya serta skala prioritas yakni menyelesaikan persoalan pasca bencana di Sulawesi Tengah, “semua persoalan bencana diharapkan sudah selesai hingga akhir tahun 2021,” ujar Gubernur.
Prioritas lainnya, lanjut Gubernur yakni menyelesaikan persoalan pencegahan penyebarluasan virus Covid-19 dan penyelesaian konflik Poso serta mimpi-mimpi lain sesuai janji selama masa kampanye yakni bagaimana meningkatkan APBD dan fiskal daerah serta menurunkan tingkat angka kemiskinan.
Untuk mensukseskan mimpi-mimpi tersebut, Gubernur menilai Sulawesi Tengah memiliki beberapa hasil bumi unggulan yakni biji nikel, emas, serta komoditi unggulan lainnya. “Kita harus memiliki saham di IMIP, perluasan PT dan sebagainya,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur berjanji akan meningkatkan pendapatan daerah dan menjelaskan sumber pendapatan bukan hanya dari pajak pendapatan BPKB, akan tetapi masih banyak sumber pendapatan lainnnya.
Menurut Gubernur, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab Provinsi dan jangan berpikir kalau itu bencana kota Palu, Kabupaten Donggala ataupun Kabupaten Sigi ataupun Kabupaten Parigi. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut banyak upaya yang bisa dilakukan, termasuk menyiapkan anggaran melalui SNI.
“Rencana ulang tahun Republik Indonesia di ibukota baru tahun depan di Kalimantan, kita punya kesempatan dan hal yang menguntungkan,” ujar Gubernur.
Penyediaan infrastruktur, pelabuhan dan sebagainya sangat diperlukan, barang-barang dan komoditi nantinya bisa diperjual belikan di Kalimantan, bahkan ada permintaan telur dan ayam hingga 15.000 ekor perhari. Kalau tadinya orang cuma bisa menjual durian 10 buah di Palu, sekarang diharapkan bisa menjual ke Kalimantan sebanyak 100 buah, berarti ada penambahan nilai petani.
Gubernur juga bermimpi akan membuka jalur kapal dari Tolitoli ke Donggala, menjadikan Pantoloan sebagai pelabuhan ekspor serta perusahaan gabungan yang kesemuanya bagaimana memperluas pasar.
Sebagai daerah otonomi yang berkembang sendiri perlu perjuangan, persoalan pemekaran dalam rangka mempercepat terbentuknya sentra-sentra ekonomi baru, keseimbangan pembangunan kolaborasi antara Kabupaten dengan Provinsi serta penambahan kotamadya di Sulawesi Tengah sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Untuk sektor pendidikan, kami akan membuka SMA Plus yang fasih berbahasa Inggirs dengan keahlian khusus dan siap pakai, demikian pula program kerja dan mimpi lainnya. Kami tidak butuh orang pintar tapi orang yang mau bekerja, yang terpenting luruskan niat terlebih dahulu, mimpi tersebut kami titipkan dipundak teman-teman,” ujar Gubernur yang diamini para kepala OPD.
Senada disampaikan Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir, untuk mewujudkan visi misi 100 miliar/kabupaten/kota terkait penyelesaian tugas-tugas Provinsi berkaitan pembangunan infrastruktur,menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah kesehatan, masalah pendidikan sebagaimana janjinya saat kampanye.
“Dalam RPJM kita akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan Provinsi yang ada di Kabupaten,apakah berkaitan dengan kelautan, pertanian, kemiskinan dan lain sebagainya, untuk itu program dinas diharapkan mengarah kepada masalah-masalah yang ada di Kabupaten dengan tujuan menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan,” jelas Wakil Gubernur.
Persoalan pengangguran menurut Wakil Gubernur bisa diselesaikan melalui BLT, evaluasi orang miskin yang punya keahlian bisa dibantu dengan stimulan, ahli pertukangan dapat dibantu modal pertukangan atau dana stimulan agar bisa membuka usaha dan merekrut tenaga kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat terselesaikan hingga ditingkat kabupaten/kota.
“Insya Allah pembukaan lapangan kerja yang kita janjikan bisa diselesaikan secara bersama-sama, jadi intinya saya dengan Pak Gubernur akan menyelesaikan masalah pengangguran melalui program dinas dan instansi melalui 100 miliar/kabupaten/kota, mohon kerjasamanya, tadi saya undang inspektorat untuk membagi pegawainya di setiap dinas/instansi untuk mengawasi program mulai dari awal hingga berakhirnya program, jadi kalau ada kekeliruan sudah diketahui dari awal.
(Revino/JPPos Sulteng)
