JPPOS.ID – Medan – Banyaknya bangunan yang bermasalah di Kota Medan berdampak terdahap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak maksimal. Dikarenakan bidang pengawasan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota medan tak berfungsi atau tidak bekerja sesuai tupoksinya alias mandul.
Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Keadilan (LSM-BK) Asrul Rambe mengatakan, banyaknya bangunan bermasalah di Kota Medan bukti ketidakseriusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas PKPPR Kota Medan yang membidangi pengawasan bekerja secara maksimal.
“ Kalau tidak sanggup bekerja mengawasi bangunan yang bermasalah hingga mengakibatkan kebocoran-kebocoran PAD yang merugikan negara khususnya kota Medan lebih baik bidang pengawasan diserahkan kembali kepada Dinas Pol PP Kota Medan sebagai penegak perda, Ungkap Rambe tegas saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (29/6/2021).
Rambe menambahkan bangunan yang menyalah seperti izin di IMB tidak sesuai dengan fisik yang dibangun, belum lagi ada bangunan yang tidak memiliki IMB dapat dikerjakan hingga selesai menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Seperti IMB Nomor :0434/0436/0144/2.5/0503/04/2021 diterbitkan 06-05-2021 Jenis Bangunan Rumah Tempat Tinggal (RTT) rumah milik Saut Simbolon yang beralamat Jalan Bambu ll No: 9, Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur. Fakta dilapangan dibangun 8 unit sementara di IMB 4 Unit.
Rambe menduga adanya konfirasi antara bidang pengawasan dan kepala dinas dengan pihak pengembang atau pemilik bangunan. Seakan-akan dinas PKPPR Kota Medan tutup mata dengan bangunan yang menyalah hingga mengakibatkan bangunan di kota Medan semakin sembraut dan terjadi kebocoran PAD dari retribusi IMB, Jelas Asrul lagi.
Sementara walikota Medan, Bobby Nasution lagi gencar-gencarnya meningkatkan PAD kota Medan dari segala sektor. Dimasa pendemi ini, PAD kota Medan merosot jauh mengakibatkan pembangunan tidak berjalan normal. Hal ini yang membuat Walikota Medan yang baru saja dilantik berkomitmen akan meningkatkan PAD dari semua sektor.
Kita ketahui, Walikota Medan turun langsung meninjau bangunan bermasalah dibongkar, ini bukti dari keseriusan Bobby Nasution untuk tingkatkan PAD Kota Medan. Seharusnya ini menjadi ‘Warning’ bagi pengembang nakal dan bidang pengawasan dinas PKPPR Kota Medan karena tidak serius menjalankan perintah Walikota Medan.
Rambe meminta Walikota Medan untuk segera mencopot Kadis PKPPR Kota Medan dan Bidang Pengawasannya, karena dianggap tidak becus bekerja secara maksimal untuk meningkatkan PAD di dinas yang dipimpinnya.
Seharusnya bidang Pengawasan di dinas PKPPR Kota Medan yang menjadi ujung tombak dalam pengawasan bangunan bermasalah yang mengakibatkan kesembrautan bangunan di kota Medan. Begitu juga kepala dinas yang memiliki hobi bersepada, sudah beberapa kali dihubungi untuk konfirmasi bangunan yang bermasalah di kota Medan tidak pernah angkat telepon, di sms melalui Whats App tidak membalas serta coba mendatangi langsung ke dinas PKPPR kota Medan dicegat satpam dilarang masuk menjumpai Kadis. (Tim)
