Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi Kristina Dharmawati Mapeda. SH.MH, dan Anggota DPRD Kabupaten Poso Iskandar Lamuka Bersama Bupati Poso dr. Verna G.M Inkiriwang serta Forkopimda Kabupaten Poso, Perwakilan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Para Kepala OPD
menerima Plt. Deputi BNPT Brigjen Pol. Herwan Chaidir dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.
Dalam pertemuan itu Bupati Poso menjelaskan alasan dan tuntutan dari warga masyarakat Kabupaten Poso terkait Terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, yang baru – baru ini terjadi di Desa Kalimago Kecamatan Lore Timur sehingga berdampak masyarakat merasa cemas dan ketakutan dengan aksi Terorisme tersebut
Pertemuan yang di laksanakan selama tiga hari itu, para pemuka agama meminta kepada Pemerintah Kabupaten Poso agar menindak lanjuti terkait jaminan keamanan warga masyarakat kabupaten poso dan Tokoh Agama serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Poso sepakat bahwa persoalan yang selama ini terjadi bukanlah persoalan agama namun persoalan kriminalitas oleh kelompok Teroris yang menjadi musuh kita bersama.
Pada kesempatan tersebut Deputi BNPT Brigjen Pol. Herwan Chaidir menjelaskan bahwa kehadiran BNPT di Kabupaten Poso adalah bentuk kehadiran Negara ditengah duka cita yang dialami oleh Korban Aksi Terorisme.
Selain melakukan tugas pokoknya BNPT juga berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat Poso, baik Pemerintah Daerah bersama OPD dan Tokoh Agama untuk bersinergi menghadapi situasi saat ini.
Selama ini BNPT sudah melaksanakan tugas pokoknya yaitu didasarkan atas undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu :
- Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi komandan program penanggulangan terorisme di bidang kesiap siagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
- Mengkoordinasikan antara penegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
- Mengkoordinasikan program pemulihan korban.
- Merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerjasama internasional.
- BNPT menjadi pusat pengendali krisis, yang berfungsi sebagai, fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
Selain melakukan tugas pokoknya BNPT juga berharap dukungan dari seluruh elemen baik Pemda bersama OPD dan tokoh agama serta masyarakat Poso untuk bersinergi menghadapi situasi saat ini. Indonesia terdiri dari kebinekaan yang tidak dapat dihapus ungkapnya, untuk memutus mata rantai radikalisme harus dilakukan bersama beliau berharap masyarakat tidak mengadopsi budaya luar sehingga mengabaikan kebhinekaan.
Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua LPSK menjelaskan, selain santunan dan dana kerohiman, diberikan pula bantuan medis, psikologi, psikososial, akan diberikan kepada keluarga korban. Dalam hal ini Negara akan ikut membantu dan bertanggung jawab dengan kejadian ini.
Bupati Poso mengakhiri pertemuan menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah ke depan akan bersinergi dengan Kementerian Agama, Dinas pendidikan didukung juga Program di OPD lain agar bersama membina generasi muda sehingga kita dapat mencegah paham Terorisme di Indonesia Khususnya di wilayah kabupaten Poso.
Bupati Poso juga telah meminta kepada pihak TNI POLRI untuk mengisi pos-pos keamanan diwilayah rawan.
(Victor Reppie JPPos Poso)
