JPPOS.ID – Medan – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Medan, Sudari ST menilai, Gugus Tugas Kota Medan gagal dalam menekan tingginya angka pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Buktinya, sampai hari ini tercatat 1.800 lebih terkonfirmasi pandemi Covid-19, kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan. Karenanya, Sudari menyarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan konfrehensif terhadap kinerja gugus tugas.
“Dinkes kota Medan yang memiliki perangkat sampai ke tingkat kelurahan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya covid tersebut. Dan yang tak kalah penting lagi, Dinkes Kota Medan harus jemput bola, melibatkan praktisi kesehatan untuk mensosialisasikan bahaya pandemi ini,” sebut politisi PAN Kota Medan ini.
Sudari juga meminta agar Gugus Tugas Covid 19 Kota Medan ini melakukan evaluasi secara total dari mulai fasilitas dalam penanganan covid, pengambilan spesmen pasien, kemudian laboratorium pengetesan PCR, sampai kepada ruangan isolasi harus benar-benar sesuai aturan pemerintah yang ada.
“Ini harus segera dilakukan mengingat angka pandemi virus corona 19 di Kota Medan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Sudari kepada wartawan usai rapat Pansus dengan gugus tugas penanganan covid 19 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Selasa (4/8/2020).
Dikatakannya sudah banyak tenaga medis di Kota Medan yang menjadi korban pandemi virus corona ini, baik itu perawat maupun dokter, sehingga ini harus jadi perhatian serius Pemko Medan. “Sebab jika falisitas di rumah sakit tersebut tidak standard, maka yang akan menjadi korban adalah tenaga medisnya itu sendiri, tandas Ketua Fraksi Partai Amanat National (PAN) DPRD Kota Medan tersebut.
Untuk itu, ucapnya lagi, diharapkan kepada pemerintah agar memberikan Alat Pelindung Diri (APD) standard, disertai pemberian insentif yang memadai bagi tenaga medis khusus yang menangani pasien covid 19 ini. Sebab pemerintah telah mangalokasikan dana yang cukup besar untuk menangani Covid-19 ini.
Disinggung soal banyaknya rumah sakit di Kota Medan yang melakukan penanganan Pasien Covid 19, padahal rumah sakit tersebut bukan kategori rumah sakit rujukan sebagaimana yang ditunjuk pemerintah, anggota dewan yang duduk di Komisi II ini mengatakan, disinilah perlunya, sikap tegas Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memonitor seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan.
“Dinkes harus monitoring seluruh rumah sakit. Sebab apabila rumah sakit tersebut menyatakan pasien dimaksud terkonfirmasi fositif virus corona, sudah pasti anggaran tergelontor ke situ. Rumah sakit rujukan harus yang ditunjuk pemerintah,” tegas Sudari. (RT)